Palu, DPMPTSP – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin mengintensifkan kolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten untuk memastikan program strategis berjalan efektif hingga ke akar rumput. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulteng turut serta dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Sulawesi Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Jum’at (19/09/25).

Raker yang digelar di Gedung Torulemba Kabupaten Poso tersebut mengusung tema sentral: “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat melalui Program 9 Berani.” Kehadiran DPMPTSP dalam forum ini sangat strategis, menegaskan bahwa sektor investasi dan pelayanan publik adalah kunci utama percepatan pembangunan.

Raker tersebut berfokus pada strategi kolaboratif antara Pemprov Sulteng dan Pemkab Poso untuk memperkuat pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah. Program unggulan Gubernur, “9 Berani,” menjadi panduan utama untuk menyelaraskan kebijakan dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Kehadiran DPMPTSP dalam Raker ini menjadi bagian penting dalam mendukung sinergitas kebijakan provinsi dengan daerah, terutama pada kluster yang terkait langsung dengan sektor investasi, pelayanan publik, dan penguatan perekonomian daerah.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng aktif dalam sesi pembahasan yang berupaya memetakan potensi dan tantangan investasi spesifik yang ada di Kabupaten Poso. Diskusi melibatkan bagaimana mempermudah perizinan, mempercepat proses investasi, dan memastikan kepastian hukum bagi investor yang tertarik menanam modal di wilayah Poso.

Peran DPMPTSP dalam Raker ini sangat vital. Sektor penanaman modal adalah salah satu motor penggerak utama dalam Program 9 Berani. Dengan berpartisipasi langsung, DPMPTSP memastikan bahwa kebijakan investasi di tingkat provinsi terintegrasi secara mulus dengan implementasi di tingkat Kabupaten Poso.

Fokus utama DPMPTSP dalam Rapat Kerja tersebut adalah memastikan standar pelayanan perizinan di Poso seragam dan selaras dengan kebijakan OSS-RBA provinsi, membantu Pemkab Poso menyusun dan mempromosikan peta investasi potensi unggulan daerah (pariwisata, pertanian, perikanan) kepada investor, serta menciptakan iklim investasi yang stabil, kondusif, dan bebas dari hambatan birokrasi berlebihan demi kepastian hukum.

Melalui sinergitas yang dibahas dalam Raker ini, diharapkan DPMPTSP dan Pemkab Poso dapat bekerja bahu-membahu untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pelayanan dan meningkatkan daya saing investasi Poso, yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Raker Gubernur bersama Forkopimda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sulteng memerlukan komitmen kolaboratif yang kuat, di mana setiap OPD, termasuk DPMPTSP, berperan aktif dalam mewujudkan visi daerah.