Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan PTSP Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang memenuhi asas penyelenggaraan administrasi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu di susun peraturan daerah tentang penyelenggaraan PTSP Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kota Se Sulawesi Tengah.

Salah satu agenda rapat adalah mendapatkan masukan dan tanggapan atas Ranperda tentang Penyelenggaraan PTSP dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan PTSP Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang di hadiri oleh :

  1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se Sulawesi Tengah;
  2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah;
  3. Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan PTSP;
  4. Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan Iklim dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah;
  5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelaporan, Pengaduan.

Rapat tersebut banyak mendapatkan masukan dan tanggapan apresiasi dari peserta rapat dalam penyempurnaan Raperda tentang Penyelenggaraan PTSP sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, yang hadir di Kampoeng Nelayan Convention Hall, Jalan KP. Nelayan, Senin (01/11).

Dalam sambutannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Perizinan berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatannya  Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan Berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

Perizinan berusaha berbasis resiko diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasisi Resiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan aturan Pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu di dukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »