Untuk menangani urusan Penanaman Moda di Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 1981 dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 177 Tahun 1981 tentang Pembentukan BPKM Provinsi Daerah Tingkat I meliputi Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TIngkat I SUlawesi Tengah Nomor KPTS.784/GMAL/1981 tanggal 10 Oktober 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKM Provinsi Daerah TIngkat I Sulawesi Tengah.

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Badan Kerjasama Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi TIngkat I Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

1. 1. Ketua BKPM;
   2. Wakil Ketua BKPM;
   3. Sekretariat, terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha, Sub. Bagian Keuangan, dan Sub. Bagian Umum;
   4. Bidang Perencanaan dan Promosi, terdiri dari Seksi Bina Program, Seksi Perundang-undangan, dan Seksi Promosi;
   5. Bidang Perizinan, terdiri dari Seksi Lokasi dan Pemberian Hak atas Tanah dan Seksi Izin Bangunan dan Undangan-undang Gangguan;
   6. Bidang Pengendalian dan Pengawasanm terdiri dari Seksi Monitor, Seksi Pengawasan, dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam struktur organisasi BKPMD yaitu pada Bidang Perencanaan dan Promosi serta Bidang Perizinan, yaitu pada BIdang Perencanaan dan Promosi terdapat perubahan nama Seksi menjadi Seksi Perencanaan, Seksi Pengkajian, dan Seksi Promosi. Sedangkan pada Bidang Perizinana terdapat penambahan dan perubahan nama Seksi menjadi Seksi Izin Lokasi dan Hak Tanah, Seksi Izin Bangunan dan Undang-undang Gangguan, dan Seksi Izin Tenaga Asing dan Pelayanan Umum.

Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fingsi Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai peraturan derah tersebut, BKPMD Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai susunan organisasi terdiri dari:

1. 1. Kepala BKPMD;
   2. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;
   3. Bidang Program, terdiri dari Sub Bidang Pendataan, Sub Bidang Penyusunan Program, Sub Bidang Pemantauan, Pengedalian & Pelaporan, dan Sub Bidang Promosi & Pelayanan Informasi;
   4. Bidang Perizinan, terdiri dari Sub Bidang Aplikasi Baru & Perluasan, Sub Bidang Aplikasi Perubahan, dan Sub Bidang Pelaksanaan Perizinan;
   5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan tuntutan penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih efisien dan efektif serta perkembangan keadaan, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dibentuk Bdan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengganti BKPMD dengan beberapa perubahan dalam susunan organisasi.

Selanjutnya terjadi perubahan nomenklatur Struktur Organisasi BPPMD Provinsi SUlawesi Tengah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi SUlawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang Oerganisasi dan Tata Kelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga berganti nama menjadi Bdan Penenaman Modal dan Pelayanan Perizinana Terpadu Satu Pintu Daerah (BPMP2-TSPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kemudian diubah melalu Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dua Susunan Perangkat Daerah Provinsi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan bentanggung jawab kepada Gubernur melakui Sekrataris Daerah.