DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP
Uraian tugas pokok dan fungsi DPMPTSP
Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan layanan perizinan serta fasilitasi investasi, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah membagi pelaksanaan tugasnya ke dalam beberapa bidang teknis yang saling bersinergi.
Sesuai dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan urusan penyusunan rencana program, rencanapengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraanurusan perencananan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud meliputi:
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- Melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit
terkait; - Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- Melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program.
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait;
- Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan
kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud meliputi:
- Melaksanakanpengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- Melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Bidang –Â Bidang
Setiap bidang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab spesifik yang terkoordinasi secara terpadu dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan bidang yang profesional, DPMPTSP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan calon investor, serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Sulawesi Tengah.
Â
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bidang Promosi Penanaman Modal
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
- pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah; - pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Bidang Promosi Penanaman Modal
Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- erencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri;
- penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi
penanaman modal; - pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan promosi penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman
modal, dan sarana dan prasarana promosi
penanaman modal; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
dan - penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang
Promosi Penanaman Modal.
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- penyiapan bahan peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- pelaksanaan koordinasi bidang Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- penyusunan profil dan peta penanaman modal;
- pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud mempunyai:
- pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan,
pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi,
evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan
perizinan dan non perizinan I; - pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan II; pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pengadministrasian pelayanan, serta penerbitan perizinan dan nonperizinan III;
- penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Advokasi Layanan, dan Pelaporan Layanan.
Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pelaksanaan verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, pelaksanaan tindaklanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pelaksanaan verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pengolahan, pelaksanaan simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), pengolahan, pelaksanaan operasional, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.